nusakini.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai PAN, Hanafi Rais, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2016) mengatakan, mendukung sepenuhnya penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna, sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum nasional di sana.

"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," tegas Hanafi. 

Selanjutnya Hanafi mengatakan, pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya, yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan. 

Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan, itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. 

"Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya. 

Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap. 

Kemudian Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan. 

Namun menurut dia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. 

"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya.(ifm/mk)